DP2KBP3A

<h3> <img src="/assets/CKImages/images/foto_ketua_667038(4).png" style="margin-right: 10px; float: left; width: 200px; height: 300px;" />DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA </h3> <h3> PEMERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BADUNG</h3> Redaksi : Admin DP2KBP3A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Badung, sebelumnya merupakan salah satu OPD dengan Struktur Oraganisasi yang berbentuk sebuah Badan yaitu Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Kemudian sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah melaksanakan perintah perombakan Susunan Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2013 tersebut selain merombak OPD juga memberikan sejumlah perintah kepada daerah, seperti perubahan kewenangan yang sebelumnya kewenangan pemerintah Kota/Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pada pertengahan tahun 2016 telah dilakukan perencanaan perombakan OPD Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan penetapannya dimulai bulan Desember 2016. Untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 4 Perarturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan pasal 4 Perda Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Perangkat Daerah. Untuk mempertegas dan memperjelas pelaksanaan peraturan diatas tersebut, Bupati Badung menerbitkan Peraturan Bupati Nomor : 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang secara definitif melaksanakan dan menjalankan pemerintahan dengan beberapa OPD yang baru hasil perombakan yaitu pada bulan Januari 2017. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan tersebut Pemda Badung melaksanakan penggabungan dua atau lebih OPD yang linier, seperti halnya Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung menjadi satu OPD dengan nama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung. Keputusan dan Kebijakan pemerintah pusat ini kemudian diamini oleh Bupati Badung selaku Kepala Daerah di Badung dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 yang kemudian sekaligus menetapkan dan menugaskan Putu Rianingsih, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Badung. Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan oleh Bupati Badung, Putu Rianingsih, SE, MSi tidak mau mengabaikan dan menyia-nyiakan amanat yang diberikan tersebut. Sebagai pejabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung, Putu Rianingsih dengan cepat mengambil langkah-langkah strategis dengan membuat beberapa program kegiatan kerja yang berkaitan dengan bidang tugas yang ada di OPD yang dipimpinnya. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak secara umum adalah merupakan salah satu Dinas/lembaga pemerintah yang secara teknis bidang kerjanya lebih banyak memberikan dan melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti diantaranya; melaksanakan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, konseling, advokasi dan sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah kependudukan. Selain keseluruhan dari kegiatan tersebut, yang paling penting dan utama adalah pemberian pelayanan kesehatan dan pembedayaan keluarga. Dalam setahun terakhir ini Bupati Badung menginisiasi peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan pengembangan pembangunan Layak Anak. Tahap awal sebagai proyek percontohan Pemerintah Kabupaten Badung telah mewujudkan pembangunan Taman Bermain Layak Anak di lingkungan Puspem Badung Sempidi. Program Layak Anak yang diinisiasi oleh Bupati Badung dan menjadi prioritas dalam mengembangkan kognitif dan pribadi anak, kemudian oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung yang bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan, perempuan dan anak menindak lanjuti kebijakan bupati Badung tersebut dengan merencanakan dan membuat program-program kegiatan kerja berkaitan dengan bidang tugas yang ada di OPD tersebut, kemudian menjabarkan kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Badung tersebut dalam hal ini DP2KBP3A Kabupaten Badung.(arsa putra/DP2KBP3A)