Proporsi Profesi Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2014 - 2016

<h3> <img height="357" src="/assets/CKImages/images/yudikatif (2).png" style="margin-right: 10px; float: left;" width="475" />Yudikatif</h3> Lembaga yudikatif adalah bagian dari keberadaan hukum dalam suatu negara. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisihukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Berbicara lembaga yudikatif berarti berbicara tentang orang atau kelompok yang berada pada lembaga yang terkait dengan persoalan hukum seperti Hakim, jaksa, pengacara, dan polisi. Namun dalam konteks ini, mengingat Kabupaten Badung tidak mempunyai kantor kejaksaan sendiri, maka data jaksa dan hakim diambil dari kantor kejaksaan negeri Denpasar. Unsur yudikatif yang akan dibahas hanya beberapa indikator sesuai dengan data yang diperoleh. Di bidang yudikatif, keberadaan perempuan cukup menggembirakan terutama yang berprofesi sebagai jaksa, tetapi tidak demikian yang terjadi pada profesi hakim dan polisi. Eksistensi perempuan di bidang yudikatif tersebut seperti tampak pada tabel berikut.  <div class="WordSection1"> Untuk jumlah jaksa, ada hal yang menarik. Jumlah jaksa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di Kejaksaan Negeri Denpasar. Dari jumlah 35 jaksa yang ada, jaksa perempuan sebanyak 19 orang ( 54% ) dan jaksa laki – laki sebanyak 16 orang ( 46% ). Kalau dilihat proporsi ini, tampaknya sudah ada kemajuan dalam kesetaraan gender di pihak yudikatif, khususnya kejaksaan. Untuk penegak hakim lainnya, yaitu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Badung, masih terjadi kesenjangan gender dimana hakim laki – laki lebih banyak dibandingkan hakim perempuan, yaitu 2 orang ( 25% ) dibandingkan 8 rang ( 75% ). Profesi Polisi lebih didominasi laki-laki dibandingkan perempuan hanya sekitar yaitu dalam tiga tahun terakhur rata-rata 5% perempuan, Hal ini disebabkan karena profesi ini memang lebih banyak untuk laki-laki. Namun untuk anggota kepolisian yang menangani Pelayanan Permpuan dan Anak ( PPA ), anggotanya lebih didominasi polisi perempuan. Seperti di Tahun 2016, sebanyak 4 orang ( 80% ) dari 5 anggota polisi yang ada. Hal itu jelas dikarenakan pekerjaan di bagian ini memang khusus menangani kaum perempuan dan anak - anak yang mengalami masalah hukum. </div>