<h3> <img src="/assets/CKImages/images/images (3)(4).jpg" style="margin-right: 10px; float: left; width: 212px; height: 237px;" /><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><u><strong>Menggarap Wilayah Galciltas, Menekan Unmet-Need KB</strong></u></span></span></h3> <p> Prioritas program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Sasarannya, menurunkan angka unmet need (keinginan ber-KB tapi tidak terlayani) nasional dan meningkatkan kesertaan pria dalam ber-KB.</p> <p> Pada umumnya wilayah galciltas (tertinggal, terpencil dan perbatasan), kepulauan serta miskin perkotaan memberikan kontribusi yang cukup besare pada pencapaian angka unmet need nasional. Termasuk juga TFR dan CPR.</p> <p> Beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya total fertility rate (TFR) dan unmet need serta rendahnya contraceptive prevalence rate (CPR) di wilayah galciltas antara lain akses pelayanan KB yang sulit dijangkau. Juga lantaran kesenjangan pengetahuan masyarakat tentang KB, kurangnya tenaga provider terlatih, kurangnya petugas lapangan KB dan kendala biaya.</p> <p> Adanya masyarakat di wilayah miskin, KB merpakan bagian pelayanan kesehatan secara keseluruhan di satuan pemukiman maupun kawasan transmigrasi. Karena itu, kehadiran program KB sangat dinanti oleh masyarakat di kawasan itu.</p> <p> Saat ini ada 48 kawasan transmigrasi, namun ada enam kawasan yang didorong menjadi kawasan kota kecil (Lunang Silaut, Telang, Belitang, Mesuji, Rasau Jaya, Tobadak). Beberapa provinsi yang terbentuk dari embrio kawasan transmigrasi adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.</p> <p> Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 adalah terbangunnya 144 kawasan dan berkembangnya 72 satuan pemukiman (SP) menjadi pusat satuan kawasan, dan berkembangnya 20 kawasan kota kecil.</p> <p> Peserta KB di kawasan transmigrasi sekitar 80 persen. Transmigran yang datang ke wilayah transmigrasi rata-rata telah menggunakan kontrasepsi. Namun penduduk setempat yang berada di kawasan transmigrasi banyak yang belum menjadi peserta KB.</p> <p> Satu-satunya kendala adalah kepersertaan warga dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Adanya hambatan dalam proses pengurusan kepersertaan BPJS kesehatan karena keterlambatan dalam proses pengurusan KTP di daerah tujuan. Sehingga transmigran tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan termasuk KB di fasilitas kesehatan.</p> <p> Ternyata bukan hanya itu. Di wilayah transmigrasi minim dukungan sarana dan prasarana, terbatas petugas kesehatan/KB, dan belum ada tenaga PLKB, serta terbatasnya data/informasi pelaksanaan KB di daerah transmigrasi.</p> <p> Untuk itu, Kementrian Desa, PDT dan transmigrasi, mengusulkan adanya perubahan dalam isi naskah kerjasama kedua pihak. Kementrian minta agar diperluas sasaran wilayahnya agar ada PLKB di satuan pemukiman yang memiliki 300 KK. Jika di bawah 100 KK diharapkan dapat digabung dengan beberapa satuan pemukiman.</p> <p> Diharapkan kerjasama yang telah dikembangkan BKKBN dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan tidak hanya menyentuh wilayah pesisir, tetapi juga pulau-pulau terpencil dan terluar. Wilayah pesisir memiliki potensi jumlah pengidap HIV yang cukup tinggi. Diharapkan adanya sosialisasi KB pria kepada masyarakat pesisir agar mereka bersedia menggunakan kondom untuk mencegah infeksi HIV.</p> <p> Secara umum pendapatan masyarakat di wilayah pesisir cukup memadai, namun pengelolaan keuangannya belum baik.</p> <p> <span style="font-size: 10px;"><em><strong>admin bidang dalduk</strong></em></span></p>