LAYANAN PENGADUAN

<h3> <img src="/assets/CKImages/images/poster ayo KB kecil.jpg" style="margin-right: 10px; float: left; width: 100px; height: 100px;" />LAYANAN PENGADUAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN</h3> ADMIN: BIDANG DALDUK 1. Informasi Tentang P2TP2A Setiap orang berhak untuk bebas dari berbagai bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia termasuk kekerasan, karena perbuatan kekerasan merupakan praktek yang merendahkan martabat manusia. Perepuan dan anak termasuk yang paling rentan terhadap perlakuan kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan. Yang paling memprihatinkan perempuan dan anak yang menjadi kroban kekerasan, belum cukup terlindungi bahkan seringkali mereka merasa takut untuk melapor karena kurangnya pemahaman. Pemerintah telah mengeliayrakan berbagai perundang-undangan yang dimaksudkan untk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan antara lain undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006nTentang perlindungan saksi korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 2. JenisLayanan dan Mekanisme P2TP2A 2.1. Jenis Layanan. Jenis layanan yang diberikan di P2TP2A adalah : a. Layanan pendampngan korban b. Layanan Konsultasi hukum dan pendampingan hukum. c. Konsultasi psikologis/psikiatri. d. Home visit atau kunjungan rumah korban kekerasan. e. Layanan rujukan. f. Layanan data dan informasi. g. Layanan konsultasi pranikah. h. Layanan mediasi. i. Layanan penjangjauan. 2.2. Mekanisme pelayanan. 2.2.1. Pelayanan secara langsung. a. Melapor secara langsung b. Pengaduan melalui telepone. 2.2.2. Pelayanan Tidak langsung a. melalui surat b. melalui email c. melelui rujukan 3. Prinsip umum penanganan pengaduan * Responsif gender * Non diskriminasi * Hubungan setara dan menghormati. * Menjaga privasi dan kerahasiaan korban. * Memberi rasa nyaman dan aman. * Menghargai perbedaan individu. * Tidak menghakimi. * Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri. * Peka terhadap latar belakang dan kondisi serta pemakaian bahasa yang dimengerti oleh korban. * Cepat sederhana. * Empati. * Pemenuhan hak anak. 4. Informasi standar bagi korban dan keluarga. * Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kasusnya. * Hak-hak korban. * Tempat-tempat pelayanan bagi korban kekerasan. * Bila korban adalah korban kekerasan seksual maka harus segera dirujuk ke pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. * Bagi perempuan usia reproduksi diberikan informasi tentang kemungkinan kehamilan. * Bila kejadian kurang dari 2 x 24 jam, korban harus segera dirujuk ke unit pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pil kontrasepsi darurat. * Merujuk kepelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. * Kemungkinan tentang penularan IMS/HIV AIDS, serta informasi tentang layanan pencegahan dan pemeriksaan IMS/HIV AIDS. * Bila pelaku kekerasan seksual adalah anggota keluarga/serumah dengan korban. 5. Kode Etik. * Mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban. * Wajib menjaga kerahasiaan korban. * Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual. 6. Petugas Pelayanan Dilarang. * Menjanjikan sesuatu kepada korban, kelurga, saksi maupun sumber informasi lain. * Menggunakan bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seijin korban. * Memanfaatkan posisi sebagai petugas/pengelola unit pelayanan untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun. * Membangun hubungan Non Profesional dengan korban selama masa pemberian pelayanan. -------------------dp2kbp3a-----------